Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta agar pemerintah benar-benar menggambarkan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia terkait ajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Perubahan. Harus ada opsi-opsi lebih lanjut agar APBN-P bisa dilanjutkan.
Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, pemerintah harus melakukan sejumlah exercise sebelum berkeinginan membahas lebih lanjut APBN-P. Hal itu perlu dilakukan agar pembahasan APBN-P dapat tergambar sehingga posturnya memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Exercise itu perlu agar nantinya bisa dibahas ditingkat Panja (Panitia Kerja). Jadi, jangan sampai pembahasan APBN-P itu belum ada exercise yang diberikan oleh pemerintah”, kata Ahmadi, dalam rapat kerja bersama pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014.
Selain itu, DPR juga meminta agar pemerintah bisa menggambarkan secara rinci alasan pemerintah mengajukan APBN-P. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat jauh dari potensi adanya krisis ekonomi. Artinya, tanpa APBN-P ekonomi Indonesia masih terus tumbuh.
“Membahas APBN-P itu butuh kecermatan. Kami harus melakukan berbagai macam uji dan melakukan konsultasi. Sekarang ini, kondisi ekonomi Indonesia belum sampai ada krisis. Karenanya, exercise dan penjelasan pemerintah menjadi penting”, jelas Ahmadi.
