Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah memberikan usulan terkait pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Usulan tersebut perlu diberikan dalam menyusun postur APBN-P.
Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, untuk membahas APBN-P lebih lanjut maka pemerintah harus benar-benar memberikan berbagai macam usulan. Hal ini diperlukan agar postur APBN-P mendukung perekonomian dan menekan persoalan yang ada.
“Kami ingin raker ini tergambar sesuatu yang bisa menggambarkan suatu rumusan atas apa yang harus dilakukan. Jadi, hal ini sebelum Panja”, kata Ahmadi, dalam rapat kerja bersama pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014.
Menurutnya, pembahasan APBN-P diraker harus bisa mencerminkan berbagai macam solusi dan usulan terkait peningkatan penerimaan negara, menekancurent account defisit dan menekan konsumsi BBM bersubsidi. Usulan yang baik bukan tidak mungkin memberi dampak pada kinerja ekonomi.
“Panja itu pembahasanya lebih teknis. Jadi, sebaiknya usulan diberikan diraker. Paling tidak ada sedikit gambaran jelas dalam raker. Apalagi, ini berkaitan dengan penurunan pertumbuhan dan penurunan penerimaan negara, menambah subsidi BBM, dan semacamnya”, tandas Ahmadi.
